36, LN. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan. Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi a. Berau: 141 Jemaah 6. 000. (2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan . 1 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1374 Junaedi Junaedi, Said Sampara, Dachran S Bustham, Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan. Nama : Bartolomeus Mirip Sementara Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PAN, terakhir Gerindra tidak ingin merevisi, melainkan tetap merujuk pada UU No. UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha 3. Tutup. NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Nomor Peraturan: 75: Tahun Peraturan: 2016: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat. id. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam drijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2011/No. Judul. No. 4. TENTANG DATABASE PERATURAN. UU No. Tanggal Ditetapkan. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Kategori. pdf: Undang-undang: 10 / 2016 : PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG: Lihat Katalog :. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 -2- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik. 10. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan. 05 or CU. Nomor 54/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1. 72 or CU. 114, TLN NO. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 05/2018 tentang. 10. Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Minggu, 16 Agustus 2020 – 07:00 WIB Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Undang-Undang terkait Pemilihan dan Pemilihan Umum. Bentuk. (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pkpu Nomor 8 Upload. bahwa . EMEJING sekali bukan? Yha, proses pencoblosan. 25 or EU. undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah macam-macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 181, TLN NO. hope this fix the issues been having. . Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Firman. "Pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota masih menggunakan UU 10 2016 sehingga jangan dulu dicampuradukkan dengan regualasi UU 7/2017 yang memang banyak sekal perubahan atau perbedaannya. UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang Undang (UU) Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,. #UU PILKADA 2015 (UU 1 dan UU 8 Tahun 2015) & UU 10 2016 & UU 6 tahun 2020. ID; 24 HLM. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. 13, LN. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS . 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tarwinto mengaku hingga saat ini belum ada putusan dari KPU RI, berkenaan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tentang pembatalan cabup. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan. Tutup. 2006/NO. Hayo, bilang apa sama Mas Fadli Zon dkk. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 9 . Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan. 22 Juli 2013 Tanggal Pengundangan. Apa saja isi dan dampak UU ini? Unduh dan baca dokumen resminya di sini. KETENTUAN PENUTUP. Dengan kata lain, ambang batas parlemen diperlakukan layaknya. 6/2020) bakal menjadi landasan hukum pelaksanaan Pilkada 2024. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga. 1. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habisDi pasal 162, UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. 7 TAHUN 1992 Menimbang : a. kemenkeu. Perpu ini mengubah beberapa ketantuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu penyisipan beberapa pasal yakni Pasal 10A, Pasal 92A, Pasal 568A; perubahan beberapa pasal yakni Pasal 117, Pasal 173, Pasal 179, Pasal 186, Pasal 243, Pasal 276; dan perubahan Lampiran dalam undang-undang ini. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk. (uu no. KOMPAS. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. Badan/Pengarang. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. UU 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. 293, TLN No. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 11. Aturan ini dimuat dalam Pasal 71 Ayat (3) UU 10 2016 (UU perubahan kedua dari UU 1/2015 tentang Pilkada). uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tah. Peraturan Perundang-undangan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 2. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. 1 Menyatakan frasa “. Misi : Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang agama yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama. . KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Pasal 164 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terpidana” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. pdf. id – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Dalam pemilu kali ini, ambang batas parlemen dinaikkan dari 2,5 persen (Pemilu 2009) menjadi 3,5 persen. Asuransi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Substansi Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 000. NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 10. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. ABSTRAK PERATURAN. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally. Kembali. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . UU No. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, lihat di sini. UU Nomor 40 Tahun 2014. 10 Oktober 1945 No. id) Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Peraturan Pemerintah. 10 Tahun 2016, dimana pasal-pasal didalamnya mengatur soal Penyelenggara Pemilu dan Tukewanya,. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 12. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Some 2016 – 2019 model year vehicles equipped with Entune™ Audio (version UU. 20. 34 Pemilihan Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Penilaian anda sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk lebih baik lagi. Tetapi berdasarkan UU 10/2016 khususnya Pasal 201 ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024” dan ketentuan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil. E. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. 12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo. b. U. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan T. 2014/No. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. 68 or EU. 51 TAHUN 2016 TENTANG . Bidang. 1988, jdih. 8/2015, UU No. Tenang, guys, DPR yang sudah paham akan keresahan masyarakat ini mengesahkan UU No. “Saya kira desain UU sudah sangat jelas. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Nomor 75 tentang Komite Sekolah: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. TENTARA NASIONAL INDONESIA. 9, TLN NO. 133, LL SETNEG : 40 HLM. Dua Ledakan Guncang Ibu Kota Turki, Serangan Bom Pertama di Ankara Sejak 2016. 7 2017 & UU No. 22 Juli 2013. Undang-undang (UU) NO. CARI. Permenkes 73-2016 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah (gubernur) adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. kemnaker.